✔ Hukuman Bagi Kepala Sekolah Yang Tak Lapor Penggunaan Dana Bos

Mendikbud mewanti-wanti para kepala sekolah untuk memerhatikan jadwal pelaporan penggunaan dana BOS.

Dalam Permendikbud 8/2020 yang disahkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kini dilakukan tiga kali. Tahap pertama sebesar 30 persen, tahap dua 40 persen, dan tahap tiga 30 persen. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik. Untuk SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa per tahun, kini menjadi Rp900 ribu per siswa per tahun.

Mendikbud mewanti-wanti para kepala sekolah untuk memerhatikan jadwal pelaporan penggunaan dana BOS. Bagi sekolah yang tidak melaporkan penggunaan dana BOS terancam tidak mendapatkan proteksi tersebut lagi. Sekolah diwajibkan untuk melaksanakan validasi data melalui aplikasi Dapodik sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Batas selesai pengambilan data oleh Kemendikbud dilakukan satu kali per tahun, yakni per 31 Agustus. Sebelumnya dilakukan dua kali per tahun, yaitu per Januari dan Oktober.

Lihat juga: Layak Tidaknya Guru Honorer Digaji dari Dana BOS Ditentukan Kepala Sekolah

"Jadi jika hingga 31 Agustus, kepala sekolah belum melaporkan penggunaan dana BOS tahap satu dan dua, ada hukuman yang diberikan. Mereka tidak sanggup mendapatkan transferan dana BOS tahap tiga lagi," kata Mendikbud yang kutip dari JPNN (15/02/20).

Menurutnya, diberikan hukuman ini, karena tahun kemudian sebanyak 53 persen sekolah tidak melaporkan penggunaan dana BOS. Ini sangat memengaruhi akuntabilitas kinerja Kemendikbud. Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui laman: https://bos.kemdikbud.go.id/ menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga.

Tata Cara Pelaporan Dana BOS

1. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan disertai dengan dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh Sekolah yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diharapkan

2. Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

Melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana bos reguler yaitu melaksanakan rekapitulasi penggunaan dana BOS Reguler menurut standar pengembangan Sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS Reguler. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan dana BOS Reguler yang diterima Sekolah pada tahun berkenaan. Laporan ini dibentuk tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala Sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di Sekolah.

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda memberikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler kepada Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Baca juga: Nadiem Makarim: Penggunaan Dana BOS Sekarang Lebih Fleksibel

3. Sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana BOS Reguler menurut komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang gampang diakses oleh masyarakat

4. Tabel format laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah sanggup dilihat di Permendikbud No 8 Tahun 2020.

5. Pelaporan dana BOS Reguler pada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak terkait penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah.

Alasan Perubahan Skema Penyaluran Dana BOS

Salah satu alasan pemerintah merombak denah penyaluran dana BOS ialah keterlambatan sekolah mendapatkan dana itu sehingga terkadang kepala sekolah harus menalanginya. Kasubdit Dana Alokasi Khusus Nonfisik DJPK Kementerian Keuangan, Kresnadi Prabowo Mukti mengatakan, tahun lalu, menunjukkan dana BOS pada bulan Januari dan Februari. Namun, dana itu gres diterima pihak sekolah pada Maret atau April. Hal ini terjadi alasannya ialah adanya dinamika yang berbeda dalam koordinasi di masing-masing pemda.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 9/PMK.07/2020, dana BOS ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pribadi ke rekening sekolah. Sebelumnya dana BOS disalurkan Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerapan denah yang gres ini dilakukan supaya sekolah sanggup pribadi memakai dana yang diberikan sesuai kebutuhan masing-masing. Kresnadi dilansir dari Republika (15/02/20) menjelaskan, hal itu serupa dengan denah penyerahan Dana Desa.

Bagikan Artikel ini